Jurnal1jambi.com,— Purwakarta, Pemkab Purwakarta kembali menjadi sorotan, setelah seorang kontraktor berinisial ( R) menumpahkan kekesalannya kepada wartawan, atas perlakuan dan tindakan beberapa oknum pejabat di lingkungan Pemkab Purwakarta, (Sabtu, 18/7/2026)
Cerita ini bermula kurang lebih 8 tahun yang lalu sekitar tahun 2018, saat itu seperti yang sudah lazim terjadi para oknum pejabat tersebut meminta bantuan kepada R untuk menyediakan sejumlah uang dimuka dimana dana tersebut untuk beberapa kepentingan termasuk konon katanya untuk membiayai kampanye KDM saat maju berpasangan dengan Dedi Mizwar tahun 2018
Uang sejumlah ratusan juta rupiah tersebut kemudian ada yang di konversi dengan sebuah proyek pekerjaan, namun hingga pekerjaan tersebut sudah selesai akan tetapi pembayaran yang di janjikan belum kunjung di tuntaskan.
Bahkan R harus bolak balik selama 8 tahun menagih ke Pemkab Purwakarta, namun selalu di janjikan dan dijanjikan sampai tepatnya pada bulan Desember tahun 2025 R memberi kuasa kepada Edi Sutiyo, S.H yang merupakan Pembina Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia yang juga merupakan Ketum Jaringan Rakyat Bersuara mendatangi Pemkab Purwakarta, dan pada waktu itu berhasil mendapatkan bentuk surat pernyataan kesanggupan untuk membayar kewajiban kepada R dengan cara di cicil, namun baru 4 bulan sejak surat pernyatan di tandatangani, para pejabat yang notabene telah menandatangi kesanggupan tersebut telah ingkar janji atau wanprestasi.
Atas kejadian tersebut R merasa sangat di rugikan, saya sudah di zholimi, saya hanya ingin menagih hak saya, terlebih situasi saat ini kondisi saya dan keluarga dalam keadaan sangat sulit, dan sangat berharap dibayar,” ujar R didampingi istri yang tampak sedih karena menagih dari jam 9 pagi hingga menunggu sampai jam 8 malam tak membuahkan hasil.
Sementara itu Edi Sutiyo yang telah mendapat kuasa sejak Desember tahun 2025 menyampaikan, sebenarnya persoalan ini sudah ada titik terang penyelesaianya, dengan ditandatangi surat kesanggupan, namun itulah, faktanya pembayaran macet, Permasalahan ini sudah di ketahui oleh Bupati Purwakarta Saeful Bahri Bin Zein bahkan beliau sudah memerintahkan untuk menyelesaikan segera, terakhir kami berada di ruangan salah satu pejabat yang intens komunikasi dengan sang Bupati mengatakan tinggal menunggu petunjuk teknis Bupati, bahkan menurut pejabat tersebut Om Zein akan menyelesaikan segera walaupun mungkin dengan dana pribadi begitu informasinya,” ungkap Edi.
Namun alih alih segera menyelesaikan, informasi kepastian pun urung di dapat hanya di janjikan kalau sudah ada dana nya di hubungi, jelas ini tindakan yang kurang bertanggungjawab terlebih dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat,” tegasnya
Edi dalam pernyataanya, meminta ini segera di selesaikan, apalagi ada pernyataan yang menyebutkan bahwa sebagian dana di gunakan untuk biaya kampanye, realita ini akan menimbulkan persepsi publik yang kurang baik kepada KDM yang saat ini di nilai masyarakat merupakan pejabat yang baik dan peduli kepada rakyatnya, jangan sampai permasalahan ini mencoreng citra positif beliau,” ucap sosok yang juga merupakan pembina di sebuah lembaga Bantuan Hukum tersebut.
Pihaknya akan mempertimbangkan upaya hukum jika permasalahan masih juga di abaikan, ini mungkin akan menjadi preseden buruk menyangkut citra pemerintah terutama oknum pejabat yang zholim kepada rakyatnya,” pungkasnya.
