Jurnal1jambi.com,— Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menjadi perhatian publik menyusul beredarnya informasi dugaan penyelewengan beras bantuan sosial. Bantuan pangan yang semestinya diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) disebut-sebut diperjualbelikan oleh oknum warga, memicu keresahan sekaligus pertanyaan tentang mekanisme distribusi di tingkat desa.
Menanggapi isu tersebut, Kepala Desa Cicadas, Daman Setia Permana, menegaskan bahwa Pemerintah Desa tidak tinggal diam. Ia menyatakan telah melakukan verifikasi atas laporan warga terkait dugaan penyalahgunaan bantuan pangan yang tidak sesuai peruntukannya. Menurutnya, langkah klarifikasi dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif pemerintah desa kepada warganya.
“Kami bertanggung jawab penuh untuk memastikan hak-hak warga penerima manfaat segera dipulihkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Daman. Ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah desa adalah memastikan bantuan sampai kepada mereka yang berhak, bukan pada spekulasi yang berkembang tanpa dasar verifikasi yang jelas.
Pemerintah Desa Cicadas juga membuka kembali layanan pengambilan bantuan bagi warga yang belum menerima. Warga diminta datang langsung ke kantor desa dengan membawa barcode bantuan pangan sesuai peruntukan. Pengambilan bantuan ini dibatasi pada periode 26 hingga 31 Desember 2025, sebagai upaya memastikan distribusi berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait isu beras yang diduga dijual kembali, Daman menegaskan bahwa pemerintah desa telah menempuh seluruh standar operasional prosedur yang berlaku. “Kalau pun setelah diterima bantuan itu dijual kembali oleh penerima, itu sudah di luar tanggung jawab kami,” katanya. Ia menilai, pada titik tersebut, tanggung jawab telah berpindah ke individu penerima manfaat.
Lebih lanjut, Daman menekankan bahwa pengambilan bantuan harus dilakukan langsung oleh penerima manfaat yang bersangkutan. Prosesnya disertai verifikasi ketat, mulai dari barcode, dokumentasi foto, hingga kelengkapan administrasi. “Kami mungkin tidak tahu semua mekanisme di lapangan, tapi kami memastikan yang terbaik agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” pungkasnya.
