Jurnal1jambi.com,- Batang Hari, 04/07/2026 – Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang digagas Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan mulai menjadi sorotan di Kabupaten Batang Hari. Salah satu lokasi cetak sawah di belakang Pasar Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, hingga kini disebut belum ditanami padi, sementara kawasan tersebut berulang kali terendam banjir sejak pengerjaan dimulai pada 2025.
Secara umum, program CSR di Kabupaten Batang Hari menargetkan pembukaan lahan sawah seluas 783,11 hektare yang tersebar di tujuh kecamatan sebagai bagian dari proyek strategis nasional di sektor pangan. Namun, kondisi di lokasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan lahan, termasuk aspek survei awal dan kondisi topografi sebelum proyek dilaksanakan.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku hampir setiap hari melintasi kawasan itu dan belum melihat aktivitas persawahan. “Kalau banjir datang, air bisa lebih dari satu meter dan tahun ini sudah dua kali terjadi. Saat banjir, warga bahkan memanfaatkan lokasi itu untuk memancing ikan. Kami berharap program ini benar-benar memberi manfaat, bukan justru menyisakan kekecewaan,” ujarnya.
Kondisi tersebut memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat yang berharap program ketahanan pangan dapat berjalan sesuai tujuan. Mereka menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari luas lahan yang dicetak, tetapi juga dari sejauh mana lahan tersebut benar-benar produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Hingga berita ini disusun, awak media masih berupaya meminta klarifikasi kepada Dinas terkait serta pihak-pihak yang berwenang guna memperoleh penjelasan mengenai kondisi lahan, penyebab belum dimanfaatkannya area tersebut, serta langkah yang akan ditempuh untuk mengoptimalkan fungsi program. Upaya konfirmasi ini dilakukan sebagai bagian dari penerapan prinsip pemberitaan yang berimbang.
Program strategis nasional sejatinya diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata dari angka luasan lahan yang tercatat di atas kertas. Ketika harapan publik bertemu dengan realitas di lapangan, transparansi, evaluasi, dan akuntabilitas menjadi fondasi penting agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar menghadirkan kesejahteraan, bukan sekadar meninggalkan tanda tanya.
