Jurnal1Jambi.Com,- Tanjung Jabung Timur – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sadu menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Camat Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kamis (24/4/2025). Aksi ini menuntut pemerintah segera memperbaiki jalan rusak yang selama bertahun-tahun dibiarkan tanpa penanganan.
Warga membawa spanduk dan poster berisi tuntutan dan kritik terhadap kondisi infrastruktur jalan penghubung antar desa di Kecamatan Sadu yang kian memburuk. Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah daerah, terutama Camat Sadu dan Bupati Tanjung Jabung Timur yang dinilai lamban merespons keluhan masyarakat.
“Jalan ini makin hari makin hancur. Hasil panen kami tidak bisa diangkut. Kami ingin tahu, apakah pemerintah memang punya niat membangun Sadu?” kata salah satu warga dalam orasinya.
Mayoritas masyarakat Sadu berprofesi sebagai petani pinang, kelapa bulat, dan kelapa sawit. Kerusakan jalan menyebabkan aktivitas ekonomi mereka terganggu. Tak hanya itu, warga juga mengalami kesulitan dalam mengakses kebutuhan pokok, layanan pendidikan, dan kesehatan.
Selama ini, warga mengaku memperbaiki jalan secara swadaya melalui gotong royong. Namun, upaya itu tak cukup untuk menanggulangi kerusakan yang semakin parah.
“Sudah berulang kali kami gotong royong. Tapi tidak pernah ada satu pun petugas UPTD Alkal yang datang melihat kondisi jalan kami,” ujar warga lainnya.
Aksi unjuk rasa sempat diwarnai ketegangan ketika Camat Sadu, Faisyal, menyambut pendemo dengan nada tinggi. Faisyal mempertanyakan alasan warga melakukan gotong royong tanpa koordinasi dengan pihak kecamatan.
“Siapa yang pernah koordinasi dengan saya soal gotong royong? Perubahan bentuk aset pemerintah, seperti jalan, harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi,” ujar Faisyal di hadapan massa.
Ia menambahkan bahwa tidak ada satu pun dari delapan kepala desa di Kecamatan Sadu yang pernah melaporkan kondisi jalan atau berkoordinasi dengannya secara resmi.
“Koordinasi itu penting. Kalau kepala desa tidak menyampaikan, bagaimana kami bisa bertindak? Pemerintah butuh prosedur,” tambahnya.
Meski demikian, warga tetap menegaskan bahwa aksi ini dilakukan karena jalur komunikasi yang mereka tempuh selama ini tidak membuahkan hasil. Mereka mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret memperbaiki akses jalan, yang sangat vital bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
