Jurnal1jambi.com,- Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar menerima kunjungan audiensi dari Courtesy Call (CC) PT Pertamina pada Kamis (7/8/2025). Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Jambi ini membahas kerja sama strategis antara Polda Jambi dan Pertamina dalam menjaga keamanan kegiatan penambangan minyak, khususnya yang melibatkan masyarakat, sejalan dengan kebijakan terbaru Kementerian ESDM.
Dalam sambutannya, VP HSSE Program Holding Pertamina Ade Gunawan menyampaikan apresiasi kepada Polda Jambi atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin. Ia menekankan pentingnya kerja sama menyusul diberlakukannya Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 tentang legalisasi hasil tambang rakyat. “Kami ucapkan terima kasih atas dukungan Polda Jambi. Berdasarkan laporan kami, kegiatan penambangan rakyat di Provinsi Jambi berjalan kondusif dan tidak menimbulkan konflik,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Jambi menegaskan komitmen pihaknya mendukung kebijakan pemerintah di sektor pertambangan. Ia mengungkapkan terdapat tiga lokasi aktivitas illegal drilling di Provinsi Jambi, yaitu di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Saat ini sekitar 8.000 sumur telah didata untuk proses verifikasi oleh Kementerian ESDM. “Sebelum adanya Permen ESDM No. 14, kami sudah melakukan berbagai penindakan terhadap pelaku illegal drilling. Namun, karena hal ini menyangkut mata pencaharian masyarakat, sumur-sumur baru terus bermunculan,” kata Kapolda.
Sementara itu, Dirintelkam Polda Jambi Kombes Pol Hendri Hotuguan Siregar menyoroti aspek keamanan dalam praktik pengeboran minyak rakyat. Menurutnya, masyarakat cenderung memahami teknis pengambilan minyak, namun mengabaikan prosedur keselamatan dan pengamanan. “Pertamina hanya menerima minyak dari masyarakat, namun masyarakat tidak memahami sistem pengamanan dari hulu ke hilir. Ini dapat memicu gangguan kamtibmas, sehingga perlu dilakukan pendekatan regulatif dan sosialisasi menyeluruh,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengawal praktik pertambangan minyak rakyat yang aman, tertib, dan sesuai regulasi. Kolaborasi antara aparat keamanan dan Pertamina diharapkan mampu menciptakan iklim pertambangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga aman bagi masyarakat.
Kapolda Jambi menutup pertemuan dengan menegaskan kembali komitmen Polda Jambi dalam mendukung program pemerintah dan menjaga stabilitas keamanan di sektor energi. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mencegah potensi konflik serta memastikan keberlanjutan industri pertambangan rakyat di Provinsi Jambi. (Noval)
