Jurnal1jambi.com,- Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) menggelar aksi di Kantor Dinas Kesehatan Kota Jambi pada 15/06/2026 untuk mempertanyakan progres pembangunan laboratorium Rumah Sakit Abdul Manap. Namun, aksi yang digelar dengan membawa sejumlah tuntutan itu berujung kekecewaan setelah Kepala Dinas Kesehatan yang ingin ditemui massa tidak berada di lokasi saat demonstrasi berlangsung.
Kehadiran massa aksi yang berharap memperoleh penjelasan langsung terkait perkembangan proyek tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Massa hanya diterima oleh pihak lain yang dinilai tidak memiliki kewenangan untuk memberikan jawaban atas substansi persoalan yang menjadi tuntutan utama.
“Kami datang bukan untuk diwakilkan, kami datang untuk mendapat jawaban langsung dari orang yang bertanggung jawab,” tegas Wandi,Ketum JARI. Menurutnya, ketidakhadiran pejabat yang menjadi penanggung jawab utama justru memperbesar tanda tanya publik terhadap transparansi pembangunan fasilitas kesehatan yang dibiayai menggunakan anggaran negara.
JARI menilai persoalan ini tidak semata menyangkut pembangunan laboratorium rumah sakit, melainkan juga menyentuh aspek akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. JARI khawatir minimnya ruang dialog dan keterbukaan informasi dapat berdampak pada melemahnya pengawasan publik terhadap proyek-proyek strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Sebagai bentuk tindak lanjut, JARI memastikan akan kembali menggelar aksi pada pekan depan dengan mendatangi Kantor Wali Kota Jambi. Dalam tuntutannya, mereka mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap Direktur Rumah Sakit Abdul Manap dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi apabila dinilai tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai terkait pembangunan laboratorium tersebut.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik tidak hanya menuntut kewenangan, tetapi juga keterbukaan dan tanggung jawab kepada masyarakat. Sebab dalam pemerintahan yang sehat, kepercayaan publik dibangun bukan melalui diamnya pejabat, melainkan melalui keberanian untuk hadir, menjawab, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan di hadapan rakyat yang dilayaninya.
