Jurnal1jambi.com,- Sebanyak 420 warga Tengki Seribu, Batam, melalui kuasa mereka Zainal Lewaimang, S.H., secara resmi menyampaikan permohonan kepada Menteri Hak Asasi Manusia RI untuk turun langsung ke lokasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pemenuhan hak-hak dasar warga. Permohonan tersebut disampaikan pada 09/06/2026 di Kantor Kementerian HAM RI, Jakarta, didampingi Ketua Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) Adi Papa dan Sekjen Talla Vargaz.
Dalam penyampaian aspirasi tersebut, warga meminta perhatian pemerintah terhadap berbagai aspek pemenuhan hak yang berkaitan dengan tempat tinggal, kepastian dokumen lahan, serta fasilitas pendukung bagi masyarakat yang telah direlokasi ke Kavling Punggur Kampung Alor, Batam. Warga berharap proses pengurusan dokumen kavling dan berbagai kebutuhan administrasi dapat memperoleh kemudahan melalui dukungan pemerintah dan instansi terkait.
Zainal Lewaimang mengatakan masyarakat sangat berharap Menteri HAM Natalius Pigai dapat mengunjungi langsung lokasi relokasi untuk melihat kondisi warga dan mendengarkan aspirasi mereka. Menurutnya, kehadiran pemerintah melalui Kementerian HAM menjadi penting untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi sesuai prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Selain menyampaikan aspirasi terkait pemenuhan hak warga, masyarakat juga menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Warga berharap Batam dapat berkembang menjadi kawasan investasi yang maju tanpa mengesampingkan aspek perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak pembangunan.
Aspirasi warga tersebut diterima oleh bagian pelayanan Kementerian HAM dan akan diteruskan kepada Menteri HAM untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Kementerian HAM menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap warga negara.
Persoalan pembangunan dan investasi pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Karena itu, dialog yang terbuka, penyelesaian yang berkeadilan, serta kehadiran negara dalam mendengar aspirasi rakyat menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan selaras dengan prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
