Jurnal1jambi.com,- Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) mendatangi Kantor DPW PKS Provinsi Jambi, Selasa, 02/06/2026. Kedatangan mereka yang dipimpin Husnan bertujuan meminta tanggapan resmi partai terkait dugaan keterlibatan seorang oknum anggota dewan dalam kasus yang belakangan menjadi perhatian publik.
Titik persoalan yang dipersoalkan AMUK adalah dugaan keterlibatan seorang oknum anggota dewan dari PKS dalam konflik bongkar muat di Kabupaten Batanghari yang belakangan menjadi sorotan publik. AMUK menilai partai perlu memberikan tanggapan resmi agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat terkait posisi dan peran kadernya dalam persoalan tersebut.
Suasana di kantor partai sempat memanas ketika sejumlah anggota AMUK menyampaikan tuntutan agar PKS tidak diam terhadap persoalan yang berkembang. Mereka menilai klarifikasi dari partai penting untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik.
Husnan menegaskan bahwa AMUK tidak datang untuk menghakimi siapa pun, melainkan meminta sikap dan penjelasan resmi dari partai. “Kami hanya meminta tanggapan terkait kasus yang sedang menjadi sorotan. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang terbuka dan jelas,” ujarnya.
Aksi tersebut menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di sekitar kantor DPW PKS Jambi. Sejumlah masyarakat berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di ruang publik.
Di tengah dinamika yang terjadi, berbagai pihak mengingatkan pentingnya mengedepankan fakta dan proses yang objektif. Transparansi dinilai menjadi kebutuhan publik, sementara setiap pihak yang disebut dalam persoalan tersebut tetap berhak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai prinsip hukum yang berlaku.
Peristiwa ini menjadi cerminan bahwa masyarakat semakin aktif mengawasi setiap persoalan yang melibatkan pejabat publik. Ketika pertanyaan muncul dari ruang publik, maka keterbukaan, akuntabilitas, dan keberanian memberikan penjelasan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan demokrasi.
