Jurnal1jambi.com,- Gugatan pembatalan lelang atas tanah seluas 5.480 meter persegi milik Darmini bergulir di Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB, Rabu (11/11/2026). Dalam perkara Nomor 115/Pdt.G/2026/PN Kdl tersebut, penggugat mempersoalkan pelelangan aset yang menurut pihaknya bernilai sekitar Rp1 miliar, tetapi diduga hanya dilelang dengan nilai sekitar Rp200 juta.
Objek sengketa berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 104 yang berlokasi di Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, atas nama Darmini. Gugatan tersebut ditujukan kepada BRI Kantor Cabang Kendal dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan sebagai pihak tergugat.
Persidangan dengan agenda mediasi berlangsung di Ruang Sidang Tirta dan dipimpin Hakim Mediator I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. Tim kuasa hukum penggugat yang hadir terdiri atas Sukindar, Donny Andretti, Markus Wijaya, Subagyo, dan Danang Khoirudin. Ketua Umum DPP FERADI WPI, Donny Andretti, mengatakan pihaknya menghormati proses mediasi dan berharap penyelesaian dapat ditempuh secara adil tanpa merugikan hak kliennya sebagai pemilik SHM Nomor 104.
Sukindar, selaku Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI, menyampaikan bahwa tanah seluas 5.480 meter persegi tersebut merupakan sumber penghidupan keluarga Darmini. Ia meminta agar tuntutan kliennya dipertimbangkan dalam proses mediasi, termasuk opsi penyelesaian damai melalui pembelian dengan harga yang layak atau penundaan eksekusi fisik hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu, kuasa hukum penggugat Markus Wijaya menyatakan timnya telah menyiapkan dokumen gugatan, bukti terkait proses lelang, serta dasar hukum yang akan diajukan apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan. Ia menyebut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 sebagai salah satu ketentuan yang akan menjadi rujukan dalam pembuktian perkara tersebut. Namun, dugaan cacat hukum dalam proses lelang masih harus diuji melalui mekanisme persidangan.
Persoalan selisih nilai aset dan harga lelang menjadi salah satu pokok yang dipersoalkan penggugat karena berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi pemilik tanah. Meski demikian, nilai aset sekitar Rp1 miliar maupun dugaan nilai lelang sekitar Rp200 juta masih merupakan keterangan dari pihak penggugat yang memerlukan pembuktian melalui dokumen penilaian dan administrasi pelelangan. Posisi BRI Kantor Cabang Kendal dan KPKNL Pekalongan juga diperlukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang mengenai proses tersebut.
Mediasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026) pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB. Proses tersebut akan menjadi kesempatan bagi para pihak untuk mencari penyelesaian, sementara kepastian mengenai keabsahan pelelangan dan perlindungan hak atas tanah Darmini masih menunggu hasil proses hukum.
