Jurnal1jambi.com,- Federasi Serikat Buruh Jurnalis (FSBJ) Kota Jambi menggelar aksi penyampaian aspirasi di kantor perwakilan APJII Kota Jambi pada 07/07/2026 hingga 10/07/2026. Aksi yang dipimpin Ketua Umum FSBJ, Doner Gultom, itu membawa sejumlah tuntutan terkait dugaan persoalan tata kelola layanan internet dan WiFi, mulai dari pemasangan jaringan, aspek perizinan, hingga perlindungan tenaga kerja yang dinilai memerlukan perhatian serius.
Dalam aksinya, massa menyoroti lima persoalan utama yang dianggap belum memperoleh penyelesaian memadai. Di antaranya dugaan pemasangan kabel jaringan yang semrawut, keberadaan tiang jaringan tanpa izin yang jelas, dugaan belum optimalnya kontribusi penyedia layanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), persoalan ketenagakerjaan, serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan perizinan penyelenggara layanan internet di wilayah Jambi.
Ketua Umum FSBJ Kota Jambi, Doner Gultom, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan kritik, melainkan mendorong hadirnya tata kelola yang lebih tertib dan akuntabel. “Kami meminta seluruh pihak yang memiliki kewenangan segera melakukan pemeriksaan terhadap penyedia layanan internet yang beroperasi di Jambi. Jika dalam waktu dekat belum ada langkah nyata, kami akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Doner di hadapan peserta aksi.
Merespons aspirasi tersebut, Bendahara APJII Perwakilan Jambi, Jhari, menerima langsung perwakilan massa karena Ketua APJII Perwakilan Jambi sedang berada di luar kota. Ia menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan FSBJ dan memastikan seluruh laporan akan dicatat serta diteruskan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan organisasi, sebagai bentuk komitmen terhadap penyempurnaan pelayanan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan.
Aksi ini memperlihatkan bahwa kualitas layanan internet tidak hanya diukur dari kecepatan koneksi, tetapi juga dari kepatuhan terhadap regulasi dan tanggung jawab sosial penyelenggara layanan. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses digital, transparansi perizinan, kepastian hukum, keselamatan infrastruktur, hingga perlindungan pekerja menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem telekomunikasi yang sehat dan berkelanjutan.
Aksi berlangsung tertib dan damai tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelayanan di kantor APJII. Kini, perhatian publik tertuju pada langkah konkret para pemangku kepentingan untuk menjawab berbagai aspirasi tersebut, sebab kepercayaan masyarakat tidak dibangun oleh janji semata, melainkan oleh keberanian menghadirkan solusi yang nyata, terukur, dan berpihak pada kepentingan publik.
