Jurnal1jambi.com,- Ratusan massa dari Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Mutiara Rengas Makmur menggelar aksi unjuk rasa di pabrik PT Mutiara Sawit Semesta Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kabupaten Batang Hari, Kamis 21/05/2026. Aksi tersebut dipicu pemutusan kerja sama bongkar muat tandan buah segar (TBS) yang disebut dilakukan secara sepihak oleh pihak perusahaan, meski kontrak kerja sama masih berlaku hingga Agustus 2028.

Dalam orasinya, Ketua Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Mutiara Rengas Makmur, Musmulyadi mempertanyakan keputusan perusahaan yang dinilai mendadak dan tanpa persoalan di lapangan. Ia menegaskan hubungan kerja selama ini berjalan baik, sehingga pemutusan kontrak di tengah jalan memunculkan tanda tanya besar di kalangan pekerja.

Situasi memanas setelah muncul dugaan adanya campur tangan pihak luar dalam persoalan organisasi buruh tersebut. Musmulyadi secara terbuka menyebut adanya tekanan dan intervensi yang diduga melibatkan Bupati Batang Hari serta seorang oknum anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Mersam dan Maro Sebo Ulu terkait pergantian kepemimpinan organisasi.

Musmulyadi bahkan mengaku telah menyatakan kesediaannya mundur dari jabatan ketua demi meredam konflik. Namun menurutnya, upaya pengurus untuk menemui kepala daerah tidak mendapat ruang, meski mereka ingin mengakomodasi permintaan yang disebut-sebut menjadi syarat dalam persoalan tersebut.

Aksi buruh ini tidak hanya berbicara soal kontrak kerja sama, tetapi juga menyentuh isu yang lebih sensitif: independensi organisasi pekerja dari kepentingan politik dan kekuasaan. Ketika ruang gerak serikat buruh diduga mulai disentuh intervensi eksternal, kekhawatiran terhadap melemahnya posisi pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya pun ikut mengemuka.

Massa memastikan perjuangan belum berhenti di depan gerbang pabrik. Surat pemberitahuan aksi lanjutan telah dilayangkan ke pihak kepolisian, dan gelombang protes direncanakan berlanjut ke gedung DPRD Batang Hari. Sebab bagi para buruh, persoalan ini bukan sekadar tentang bongkar muat sawit, tetapi tentang menjaga marwah organisasi agar tetap berdiri di atas kepentingan anggotanya, bukan di bawah bayang-bayang tekanan kekuasaan.

share this :