Jurnal1jambi.com,- Pemerintah Republik Indonesia mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 dan ditindaklanjuti Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Jumat (20/11/2026).

PT RAPP merupakan bagian dari kelompok usaha Royal Golden Eagle (RGE) yang terafiliasi dengan konglomerat Sukanto Tanoto. Dalam penertiban tersebut, pemerintah mengambil langkah penguasaan kembali kawasan hutan yang sebelumnya berada dalam cakupan perizinan perusahaan. Pencabutan PBPH juga disertai penghentian seluruh kegiatan di dalam areal izin sebagaimana disampaikan Satgas PKH.

Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan pencabutan perizinan didasarkan pada sejumlah temuan, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare. Satgas juga mengungkap persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Penertiban tersebut melibatkan sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jampidsus, unsur Bareskrim Polri, serta perwakilan Badan Informasi Geospasial. Hadir pula Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Kapolda Riau, jajaran Kementerian Kehutanan, dan unsur Satgas PKH.

Dalam kegiatan yang sama, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Langkah tersebut mencakup penguasaan kembali pabrik kelapa sawit beserta kebun pada areal sekitar 42 hektare. Berdasarkan temuan Satgas, pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan itu terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan yang bersumber dari aktivitas perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare milik PT GSL sekaligus penolakan permohonan tersebut. Sementara itu, terkait pencabutan PBPH PT RAPP, pemerintah menyatakan kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku. Namun, pelaksanaan pemulihan dan tindak lanjut terhadap masing-masing temuan masih memerlukan pengawasan serta proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalan ini memiliki konsekuensi lebih luas dari sekadar pencabutan perizinan, terutama terhadap keberlanjutan ekosistem gambut, fungsi kawasan lindung, dan habitat satwa liar. Kebakaran gambut dan perambahan hutan berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit ruang hidup gajah Sumatera. Karena itu, penguasaan kembali kawasan hutan perlu diikuti langkah pemulihan dan pengawasan yang terukur agar fungsi ekologisnya dapat dikembalikan.

share this :