Jurnal1jambi.com,- Program bantuan bibit untuk lahan garapan bagi kelompok penerima di wilayah Haurkuning, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, hingga kini belum terealisasi. Tertundanya penyaluran bantuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian program, terutama bagi masyarakat yang menantikan manfaatnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, bantuan yang telah diprogramkan tersebut belum dapat dicairkan oleh kelompok penerima. Persoalan administrasi disebut menjadi salah satu kendala, sementara kepastian waktu penyaluran kepada masyarakat belum diketahui.
Sekretaris kelompok, Roni, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa keterlibatannya sebatas menjalankan tugas administratif, termasuk melakukan verifikasi data dan menyelesaikan kelengkapan administrasi. “Saya hanya bekerja memverifikasi data dan menyelesaikan tugas administrasi. Selebihnya saya tidak tahu,” ujar Roni.
Sementara itu, Ayi selaku ketua kelompok, saat ditemui di kediamannya, mengungkapkan bahwa dirinya belum bersedia melakukan pencairan bantuan. Salah satu pertimbangan yang disampaikannya berkaitan dengan besarnya beban pajak yang harus ditanggung. Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya persoalan yang perlu diperjelas dalam mekanisme pencairan program.
Belum terealisasinya bantuan tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama mengenai sumber dan perhitungan kewajiban pajak, pihak yang bertanggung jawab menanggungnya, serta prosedur pencairan dana atau bantuan. Hingga kini, belum tersedia penjelasan dari instansi terkait mengenai ketentuan teknis program maupun solusi atas kendala yang disampaikan ketua kelompok.
Persoalan ini penting mendapat perhatian karena program bantuan pada dasarnya ditujukan untuk memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat penerima. Apabila hambatannya berkaitan dengan administrasi atau perpajakan, diperlukan koordinasi antara pengurus kelompok dan instansi pelaksana agar persoalan tersebut tidak terus menghambat realisasi bantuan. Transparansi mengenai pengelolaan dan tahapan penyaluran juga diperlukan untuk memastikan hak penerima manfaat terlindungi.
Masyarakat berharap instansi yang membidangi program tersebut segera melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap penyebab tertundanya bantuan bibit di Haurkuning. Penjelasan terbuka dari pengurus kelompok maupun pihak pelaksana diperlukan agar status program, tanggung jawab administrasi, dan kepastian penyaluran kepada masyarakat tidak terus menjadi tanda tanya.
