Jurnal1jambi.com,- 07/09/2026. Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat sinergi dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam menghadapi puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026. Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi yang diikuti Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., bersama Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin secara virtual melalui Zoom Meeting di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (07/09/2026).
Rapat koordinasi itu digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memastikan keterlibatan aktif perusahaan pemegang HGU dalam pencegahan dan penanganan Karhutla. Fokus pembahasan diarahkan pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Dalam kegiatan tersebut, Brigjen TNI Nyamin bersama Gubernur Jambi menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman Karhutla. Keterlibatan dunia usaha dinilai menjadi bagian penting dari strategi pencegahan agar potensi kebakaran dapat dikendalikan sejak dini.
Rakor juga dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta perwakilan perusahaan pemegang HGU. Kehadiran seluruh unsur tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi lapangan sehingga respons terhadap titik api dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
Kolaborasi antara pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi salah satu pendekatan utama dalam menghadapi musim rawan Karhutla. Upaya pencegahan terus didorong melalui peningkatan kesiapsiagaan, pengawasan wilayah, serta penanganan dini terhadap setiap potensi kebakaran guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
Secara situasional, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menghadapi ancaman Karhutla yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian ekologis, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat. Keterlibatan perusahaan pemegang HGU juga mencerminkan bahwa penanganan Karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan komitmen bersama seluruh pihak yang beraktivitas di wilayah rawan kebakaran.
Rapat koordinasi tersebut menegaskan komitmen bersama untuk mengedepankan langkah pencegahan sebagai prioritas utama dalam penanganan Karhutla. Dengan koordinasi yang terpadu, respons yang cepat, serta tanggung jawab kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan risiko kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat ditekan secara maksimal sepanjang musim rawan tahun 2026.
