Jurnal1jambi.com,— BEKASI — DPD FERADI WPI Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah di DNS Café, Bekasi, Senin, 10 November 2025. Suasana solid dan profesional terasa sejak awal: pengurus DPD, perwakilan DPC se-Jawa Barat, advokat senior, hingga paralegal dari berbagai wilayah berkumpul untuk satu tujuan menetapkan arah program lima tahun ke depan yang konkret, terukur, dan berdampak.
Ketua DPD FERADI WPI Jawa Barat, H. Adang Bahrowi Sudirman, S.H., CPL, CMD, CH, CHT, menegaskan garis komando organisasi: program kerja adalah kompas. “Kita ingin FERADI WPI Jawa Barat menjadi rumah besar bagi advokat dan paralegal yang berintegritas, profesional, dan peduli keadilan sosial. Advokat bukan hanya pembela di ruang sidang, tetapi juga pelayan masyarakat di lapangan,” ujarnya. Pesan ini jelas: profesionalitas tanpa abai pada keberpihakan kepada warga.
Arah strategisnya dirumuskan dalam enam pilar: penguatan organisasi dan konsolidasi DPC; pendidikan berkelanjutan melalui PKPA, UPA, dan workshop tematik advokasi serta perlindungan anggota berbasis penegakan kode etik; ekspansi layanan publik lewat PBH DPD, “Advokat Masuk Desa”, dan “Klinik Hukum Keliling” penguatan humas dan kemitraan lintas lembaga; serta tata kelola keuangan digital yang transparan disertai pengembangan koperasi dan unit usaha legal. Bukan daftar keinginan, melainkan cetak biru eksekusi.
Dimensi sosial mendapat porsi tegas. Pro bono tidak dipandang sebagai pelengkap, melainkan mandat moral. Dengan PBH sebagai garda depan, program dirancang untuk menjangkau kelompok rentan masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, hingga warga di daerah yang minim layanan hukum. Pertanyaannya bukan “apakah bisa?”, melainkan “bagaimana memastikan semua bisa mengakses keadilan?”
Dari tingkat pusat, dukungan datang lewat pesan Ketum FERADI WPI, Advokat Donny Adnretti, S.H., S.Kom., M.Kom. Ia mendorong DPD Jabar menjadi “kapal ferry” yang menyeberangkan masyarakat dari pulau masalah hukum ke pulau solusi dengan fondasi setegar batu karang: pengetahuan yang kuat, etika yang kokoh, dan disiplin organisasi. Metafora itu sederhana, tetapi tepat: layanan hukum yang andal harus tahan uji gelombang.
Rakerda ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama dan doa untuk kelancaran implementasi program 2025–2029. Pekerjaan sesungguhnya dimulai setelah pintu rapat ditutup mengubah rancangan menjadi layanan nyata, mengukur capaian dengan data, dan menjaga integritas sebagai standar. Target akhirnya jelas profesi advokat yang bermartabat dan layanan hukum yang benar-benar bisa diandalkan warga Jawa Barat.
