Jurnal1jambi.com,- Aktivitas pengangkutan tanah uruk di Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjadi perhatian masyarakat. Kendaraan pengangkut material tersebut dilaporkan melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera untuk memasok kebutuhan penimbunan kawasan proyek PT PUS yang bergerak di sektor batu bara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, material tanah uruk tersebut berasal dari aktivitas galian di wilayah Desa Taman Raja dan diangkut menuju kawasan proyek atau dermaga PT PUS. Intensitas kendaraan pengangkut di jalur tersebut dikeluhkan karena Jalan Lintas Timur merupakan akses utama masyarakat serta jalur penghubung kendaraan antarkabupaten dan antarprovinsi.

Persoalan yang disampaikan masyarakat tidak hanya menyangkut aktivitas kendaraan berat, tetapi juga dampak terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Pada musim kemarau, debu dari kendaraan pengangkut maupun kegiatan penimbunan disebut lebih mudah beterbangan, terlebih ketika sejumlah wilayah Jambi juga mengalami kondisi kabut asap.

Kondisi tersebut menjadi perhatian warga yang bermukim dan beraktivitas di sekitar jalur menuju kawasan penimbunan PT PUS. Masyarakat berharap pengelola kegiatan memperhatikan keselamatan pengguna jalan, melakukan pengendalian debu, serta memastikan material yang tercecer tidak mengganggu kebersihan dan kelancaran lalu lintas.

Di luar persoalan operasional, legalitas pengambilan tanah uruk juga perlu mendapat kepastian. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ancaman pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan atau perizinan terkait. Namun, penerapan ketentuan tersebut terhadap aktivitas di Desa Taman Raja harus didasarkan pada pemeriksaan jenis material, status lokasi galian, dokumen perizinan, serta bentuk kegiatan yang sebenarnya dilakukan.

Karena itu, pemerintah daerah dan instansi berwenang diharapkan melakukan pemeriksaan langsung terhadap aktivitas tersebut. Pengecekan diperlukan untuk memastikan legalitas sumber material, kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, serta langkah pengamanan selama proses pengangkutan berlangsung. Hingga bahan pemberitaan ini disusun, belum tersedia keterangan mengenai hasil pemeriksaan resmi maupun penjelasan dari pihak pengelola kegiatan.

Persoalan ini tidak cukup dilihat dari kelancaran distribusi material untuk kebutuhan proyek, tetapi juga harus mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan dan kepentingan masyarakat sekitar. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi PT PUS, pengelola galian, maupun instansi terkait agar status perizinan, mekanisme pengangkutan, dan langkah pengendalian dampak lingkungan dapat dijelaskan secara transparan kepada publik.

share this :