Jurnal1jambi.com,- Advokat FERADI WPI, Dedy Ferdiyanto, S.H., menyampaikan keberatan atas penanganan laporan dugaan penipuan dan penggelapan yang sedang diproses Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Ia menilai persoalan yang berawal dari kerja sama bisnis antara dua perusahaan tersebut merupakan sengketa perdata, bukan tindak pidana.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Bekasi, Minggu (15/11/2026), Dedy menjelaskan bahwa dirinya sebelumnya mewakili PT F sebagai distributor yang bekerja sama dengan PT K selaku pemasok atau pabrik. Kerja sama tersebut, menurut dia, hanya berlangsung sekitar tiga bulan sebelum akhirnya dihentikan karena muncul persoalan pembayaran tagihan dari toko-toko yang menjadi bagian dari jaringan distribusi.
Dedy mengaku telah membayarkan sekitar Rp300 juta dari total tagihan yang disebut mencapai Rp1 miliar. Namun, ia kemudian dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan, meskipun menurut versinya terdapat pihak PT K yang ditempatkan sebagai sales dan supervisor di perusahaannya selama kerja sama berlangsung.
Ia juga mempersoalkan perkembangan penanganan laporan yang disebut telah memasuki tahap penyidikan. Dedy menilai persoalan tersebut semestinya diselesaikan melalui mekanisme perdata dan menduga proses pidana yang berjalan dapat menimbulkan tekanan agar dirinya membayar sisa tagihan sekitar Rp700 juta, tetapi dugaan dan penilaiannya itu masih memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.
Merespons persoalan tersebut, Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., menyatakan telah membentuk tim advokasi untuk mendampingi anggotanya. Tim tersebut dipimpin Adv. Harriani Bianca Daryana, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., yang juga menjabat Ketua DPD FERADI WPI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI.
Harriani menyampaikan bahwa tim akan mengawal proses hukum yang berjalan dan menyiapkan langkah praperadilan apabila terdapat tindakan hukum yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Ia juga menyebut pihaknya mempertimbangkan pelaporan kepada Propam apabila ditemukan dugaan pelanggaran oleh oknum aparat dalam penanganan perkara tersebut.
Donny menegaskan pihaknya akan menempuh langkah hukum apabila menemukan bukti adanya pelanggaran dalam proses penanganan perkara. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya maupun pihak PT K terkait keberatan dan dugaan yang disampaikan Dedy serta tim advokasinya; redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.













