Jurnal1jambi.com,- Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi menggelar ikrar bersama sebagai bentuk komitmen memberantas peredaran narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan di lingkungan pemasyarakatan, Jumat 08/05/2026. Kegiatan yang berlangsung di Muaro Jambi itu melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), Forkopimda, serta unsur LSM sebagai simbol pengawasan bersama terhadap upaya pembenahan lapas yang lebih bersih dan berintegritas.
Ikrar dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi dan diikuti seluruh petugas pemasyarakatan. Langkah tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sekaligus dukungan terhadap program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memutus ruang gerak praktik ilegal di dalam lapas.
Dalam sambutannya, pihak lapas menegaskan bahwa perang terhadap narkoba dan handphone ilegal tidak bisa dilakukan setengah hati. Integritas petugas, pengawasan yang ketat, serta sinergi lintas lembaga dinilai menjadi fondasi utama untuk memastikan lembaga pemasyarakatan tidak berubah menjadi ruang aman bagi praktik pelanggaran hukum.
Kehadiran unsur APH, Forkopimda, dan LSM dalam kegiatan tersebut menjadi pesan penting bahwa pengawasan terhadap lapas kini tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Transparansi dan kolaborasi antarlembaga dibutuhkan agar upaya pemberantasan penyalahgunaan wewenang maupun praktik ilegal benar-benar berjalan efektif dan berkelanjutan.
Momentum ikrar bersama itu juga menjadi pengingat bahwa tantangan pemasyarakatan saat ini bukan hanya soal pembinaan warga binaan, tetapi juga menjaga marwah institusi. Ketika lapas mampu bersih dari narkoba dan komunikasi ilegal, maka kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan perlahan dapat dipulihkan.
Di tengah sorotan publik terhadap berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan, langkah Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi ini menjadi sinyal bahwa perubahan harus dimulai dari komitmen internal yang tegas. Sebab menjaga lapas tetap bersih bukan sekadar menjalankan aturan, melainkan menjaga kepercayaan negara dan rasa aman masyarakat.
