Jurnal1Jambi.Com,- Banyak yang tidak tahu, mafia BBM tidak selalu bersenjata. Tapi mereka licik, sistematis, dan punya koneksi. Di balik pelat nomor ganda itu, sering kali berdiri jaringan operator gelap yang telah memetakan celah dalam sistem distribusi BBM. Mereka tahu kapan SPBU lengah, siapa pengawas yang bisa ‘diajak bicara’, dan berapa liter yang bisa disedot tanpa jejak. Dan semua itu dilakukan dengan satu tujuan: mengubah jatah subsidi rakyat menjadi pundi-pundi pribadi.
Ironisnya, kendaraan-kendaraan ini kadang menggunakan surat-surat yang sah. Tapi QR code-nya hasil manipulasi. Data kendaraan didaftarkan seolah untuk usaha mikro, padahal digunakan untuk operasi industri berskala besar. Mereka bersembunyi di balik nama PT fiktif, koperasi palsu, atau bahkan individu dengan identitas ganda. Di saat rakyat kecil mengantre berjam-jam untuk dapatkan solar, para pelangsir ini keluar masuk SPBU dengan mulus — tanpa pemeriksaan serius.
Fakta di lapangan menunjukkan, pelanggaran ini bukan hanya terjadi satu atau dua kali. Ini masif dan terus berlangsung. Bahkan ada indikasi beberapa SPBU ‘menyediakan waktu khusus’ bagi pelangsir. Mobil mereka diselipkan ke jalur antrian, atau mengisi di jam-jam tidak resmi. Sistem antrian digital yang seharusnya jadi solusi justru dimanipulasi dengan data siluman. Ini adalah bentuk sabotase terhadap distribusi subsidi negara.
Pertanyaan paling keras yang harus kita ajukan: siapa yang membiarkan ini semua terjadi? Karena jelas, pelaku di lapangan hanyalah ujung dari sebuah rantai panjang. Ada yang memberi akses. Ada yang menutup mata. Ada yang diam demi upeti. Tanpa dukungan dari dalam, tidak mungkin mafia BBM bisa leluasa bermain di sektor yang diawasi ketat oleh sistem digital dan regulasi formal.
Kini bola panas ada di tangan aparat. Apakah hukum akan bicara, atau kembali jadi pertunjukan bisu? Masyarakat menunggu tindakan nyata. Jangan sampai negara kalah oleh pelangsir, atau hukum dikebiri oleh koneksi dan amplop. Ini bukan sekadar soal SPBU atau barcode — ini tentang siapa yang sebenarnya menguasai distribusi BBM bersubsidi: pemerintah, atau mafia?
