Jurnal1jambi.com,- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi prioritas nasional menjelang musim kemarau 2026. Penegasan itu disampaikan saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 06/05/2026, sekaligus melakukan reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026.
Reaktivasi desk tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Pemerintah ingin memastikan koordinasi antarlembaga berjalan lebih cepat dan terukur, mulai dari mitigasi, pemantauan titik api, hingga evaluasi kebijakan pengendalian karhutla secara nasional.
Dalam arahannya, Djamari menekankan seluruh daerah rawan karhutla harus bergerak lebih dini menghadapi ancaman musim kemarau yang diprediksi datang lebih awal. “Jangan menunggu api membesar. Seluruh daerah rawan karhutla harus bergerak lebih awal, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas agar potensi karhutla dapat dicegah sejak dini,” tegasnya.
Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. BMKG memprediksi kondisi cuaca di Sumatera Selatan tahun ini cenderung lebih kering, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Sumsel sendiri dinilai menjadi wilayah strategis dengan tingkat kerawanan tinggi akibat karakteristik lahan gambut dan riwayat kebakaran berulang yang kerap memicu kabut asap lintas daerah.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut tren penurunan luas lahan terbakar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan tata kelola penanganan karhutla. Menurutnya, keberhasilan itu lahir dari sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat yang mulai meninggalkan ego sektoral dalam penanganan bencana lingkungan.
Dalam apel tersebut, pemerintah juga menyerahkan bantuan perlengkapan Satgas Darat termasuk drone untuk memperkuat deteksi dini titik api. Pemerintah berharap kesiapsiagaan tahun ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi langkah nyata agar kebakaran hutan tidak kembali berubah menjadi krisis lingkungan dan kesehatan yang merugikan masyarakat luas.
