Jurnal1Jambi.com – Pernyataan Kepala Satpol PP Kota Jambi yang mengaku tidak mengetahui rencana pertemuan antara pemerintah kota dan JARI terkait persoalan lingkungan PT BGP justru memunculkan tanda tanya besar. Bagi Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI), perubahan sikap itu bukan sekadar miskomunikasi. Ini terlihat seperti upaya menghindar dari tanggung jawab publik.
Ketua JARI, Wandi, menegaskan bahwa sebelumnya Komandan Satpol PP sendiri menyampaikan kepada stafnya bahwa pada Senin akan ada pertemuan untuk duduk bersama membahas dampak lingkungan yang dikeluhkan warga. Ketika pernyataan itu kemudian berubah, publik berhak curiga. Sebab dalam urusan publik, inkonsistensi bukan sekadar kesalahan komunikasi, melainkan bisa menjadi tanda ada sesuatu yang disembunyikan.
“Ini bukan soal salah dengar atau salah paham. Jika pejabat mengatakan satu hal lalu menyangkalnya sendiri, itu menimbulkan pertanyaan serius. Apakah pemerintah benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini atau justru sedang mencari cara untuk menghindarinya,” kata Wandi.
Bagi JARI, persoalan ini tidak hanya tentang PT BGP atau dampak lingkungan semata. Ini juga menyangkut integritas pemerintah dalam merespons keluhan warga. Ketika janji dialog berubah menjadi ketidaktahuan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kebijakan, tetapi kepercayaan publik.
Karena itu JARI memastikan aksi demonstrasi tetap akan digelar pada Selasa mendatang. Aksi tersebut menjadi cara warga menagih komitmen pemerintah sekaligus mendesak PT BGP bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar.
Wandi menegaskan perjuangan ini tidak akan berhenti pada satu aksi. “Jika pemerintah memilih diam atau berkelit, maka publik akan terus bertanya. Dan ketika pertanyaan rakyat tidak dijawab, jalan terakhirnya adalah tekanan publik. Kami tidak akan mundur memperjuangkan hak warga,” tegasnya.
