Jurnal1jambi.com,— Bungo — Kelangkaan dan tingginya harga gas elpiji subsidi 3 kilogram di Kabupaten Bungo memantik perhatian DPRD. Wakil Ketua II DPRD Bungo, Darwandi, SH., merespons situasi tersebut dengan menginisiasi langkah koordinatif, mengundang para camat untuk memperkuat pengawasan distribusi di wilayah masing-masing.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar di ruang rapat DPRD Bungo, Rabu (18/02/2026), melibatkan unsur pemerintah daerah dan elemen masyarakat. Hadir dalam forum itu Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kabag Ekonomi, Sekretaris Dinas Perindagkop, camat se-Kabupaten Bungo, perwakilan lurah dan rio, hingga perwakilan organisasi masyarakat sipil.
Dalam arahannya, Darwandi menegaskan bahwa pengawasan distribusi elpiji subsidi harus dimulai dari level pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Camat, lurah, dan rio dinilai memiliki posisi strategis karena memahami kondisi sosial dan dinamika kebutuhan warga di lapangan.
“Elpiji 3 kilogram adalah barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Karena itu, pengawasan distribusi harus diperketat agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan pihak yang tidak berhak,” tegas Darwandi di hadapan peserta rapat.
Ia juga menyoroti potensi penyimpangan, mulai dari penimbunan hingga permainan harga. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan rantai distribusi berjalan adil, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai langkah jangka pendek, Darwandi menilai operasi pasar yang dilakukan agen langsung ke masyarakat cukup efektif meredam gejolak. Ia mencontohkan wilayah Sungai Mengkuang, di mana distribusi melalui operasi pasar dinilai mampu membantu ketersediaan elpiji bagi warga.
DPRD Bungo berharap koordinasi dan pengawasan yang diperkuat dapat menormalkan distribusi elpiji subsidi 3 kg, menjaga stabilitas harga, serta melindungi masyarakat dari praktik spekulasi yang merugikan. (Defri)
