Jurnal1jambi.com,— JAMBI — Jumlah korban banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus meningkat. Ratusan warga meninggal dunia, ratusan lainnya luka-luka, dan begitu banyak rumah warga hancur tersapu luapan banjir. Meski skala kerusakan meluas, status bencana hingga kini belum dinaikkan menjadi bencana nasional, memicu keprihatinan luas dari berbagai pihak.
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Jambi menyatakan keprihatinan mendalam terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di tiga provinsi tersebut. Ketua PC PMII Kota Jambi, Basir, menegaskan bahwa skala bencana sudah berada di luar kemampuan penanganan tingkat regional. “Kami sangat prihatin atas bencana banjir bandang dan longsor di Sumbar, Sumut, dan Aceh,” ujarnya, Senin 8 Desember 2025.
Basir menyebutkan, setelah melakukan kajian internal, pihaknya menemukan banyak kejanggalan terkait banjir bandang yang menghantam berbagai wilayah di Sumatera. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan sikap yang sepadan dengan besarnya tragedi yang merenggut ratusan nyawa dan memaksa jutaan warga terdampak secara langsung. “Ini bukan bencana biasa. Skala kerusakannya luar biasa dan tidak boleh diremehkan,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan sejumlah pernyataan pejabat yang dinilai meremehkan penderitaan masyarakat terdampak. Menurut Basir, dalam situasi duka dan kehilangan seperti ini, pemimpin seharusnya menjadi penopang psikologis warga, bukan justru mengeluarkan pernyataan yang menyinggung perasaan publik. “Pimpinan seharusnya menghibur masyarakat yang menjadi korban, bukan melukai hati mereka,” katanya.
PMII Kota Jambi turut menyoroti keanehan munculnya gelondongan kayu besar dengan potongan rapi pada banjir bandang di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapsel, Madina, hingga Taput. Mereka menilai narasi ‘pohon tumbang terbawa banjir’ tidak selaras dengan visual yang beredar. Basir bahkan meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, bertanggung jawab penuh atas kerusakan ekologi yang diduga menjadi pemicu bencana. “Tidak boleh ada pernyataan yang meremehkan akal sehat masyarakat,” sambungnya.
Di akhir pernyataannya, PMII Kota Jambi mendesak Presiden RI untuk segera menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional, melakukan mobilisasi total dana dan logistik, serta mempercepat pencarian korban yang belum ditemukan. “Ini panggilan kemanusiaan. Negara harus hadir secara penuh agar saudara-saudara kita bisa diselamatkan,” pungkas Basir.
