Jurnal1jambi.com,Kasus penutupan akses jalan umum di Kota Jambi oleh seorang warga bernama Hendri telah memicu perhatian luas. Pendi, pemilik lahan yang terdampak akibat penutupan jalan umum tersebut, kini melaporkan kejadian ini ke berbagai instansi untuk menuntut keadilan yang telah lama terabaikan.
“Tak berhenti di situ, Pendi bahkan berencana untuk melaporkan langsung kasus ini kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dengan harapan agar pemerintahan yang baru segera menindak tegas oknum-oknum yang menghambat hak rakyat. Minggu, 03 November 2024.
Sejak pertama kali melaporkan penutupan jalan umum ini ke Polresta Jambi,
“Pendi sudah menghadapi berbagai kendala birokrasi yang mengakibatkan penghentian penyidikan secara sepihak. Penutupan jalan yang dilakukan oleh Hendri tersebut telah menutup akses jalan selebar 11,5 meter yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat dan pelaku usaha sebagai akses utama untuk kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan memasang pagar dan mengklaim jalan itu sebagai tanah pribadinya,
“Hendri telah menghalangi akses yang sangat dibutuhkan masyarakat sekitar.
“Penutupan jalan ini sudah berlangsung berbulan-bulan dan dampaknya sangat terasa bagi masyarakat. Ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi masalah yang menyangkut kepentingan publik. Saya merasa diabaikan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi hak kami sebagai warga negara,” tegas Pendi dalam wawancara dengan tim media.
Laporan ke Multi Instansi untuk Menegakkan Keadilan
Pendi tidak tinggal diam. Setelah mendapatkan surat penghentian penyidikan dari Polresta Jambi, ia segera mengambil langkah lebih lanjut dengan melaporkan kasus ini ke sejumlah instansi untuk mencari keadilan. Beberapa instansi yang telah menerima pengaduan Pendi antara lain:
- Ombudsman RI: Pendi melaporkan adanya dugaan maladministrasi dalam penghentian penyidikan oleh Polresta Jambi. Ia menduga ada kelalaian dalam mempertimbangkan bukti-bukti penting, termasuk hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menunjukkan bahwa akses jalan tersebut adalah jalan umum.
- Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri: Pendi juga mengajukan pengaduan ke Irwasum Polri untuk meminta evaluasi kinerja penyidik di Polresta Jambi.
“Ia menekankan bahwa penghentian penyidikan dilakukan tanpa gelar perkara yang melibatkan dirinya sebagai pelapor, serta mengabaikan kepentingan masyarakat yang terdampak.
- Badan Pertanahan Nasional (BPN): Sebagai bentuk langkah hukum yang lebih lanjut, Pendi juga meminta BPN untuk melakukan pengukuran ulang tanah dan memastikan status jalan tersebut sebagai akses umum yang tidak boleh ditutup sembarangan.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Pendi bekerja sama dengan LSM yang bergerak di bidang advokasi hak masyarakat atas ruang publik untuk mendapatkan dukungan lebih luas dan menarik perhatian publik.
Pendi Mengingatkan Presiden Terpilih Prabowo untuk Turun Tangan
Merasa bahwa berbagai instansi belum menunjukkan tindakan nyata, Pendi mengungkapkan tekadnya untuk mengangkat masalah ini ke level tertinggi. Ia berencana untuk melaporkan langsung kasus ini kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam waktu dekat. Pendi berharap bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, masyarakat tidak lagi dipersulit oleh oknum-oknum yang menghambat keadilan dengan alasan birokrasi.
“Pak Prabowo adalah presiden pilihan rakyat yang memiliki visi memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akan sampaikan langsung kepada beliau bahwa kasus ini adalah contoh nyata bagaimana masyarakat kecil sering kali dipersulit oleh birokrasi. Saya meminta agar Pak Prabowo menindak tegas oknum-oknum yang mempersulit proses(Red)
