Jurnal1jambi.com,- MUARO JAMBI — Sikap diam Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, H. Budhi Hartono, terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kantor Bupati Muaro Jambi, menuai sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil. Ketertutupan informasi atas kegiatan yang menggunakan anggaran daerah itu dinilai mencederai prinsip akuntabilitas publik.
Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) mengungkapkan telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Sekda selaku Pengguna Anggaran sekaligus pimpinan tertinggi ASN di Muaro Jambi. Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui sambungan WhatsApp tidak mendapat tanggapan maupun klarifikasi resmi.
“Kami sudah mencoba menghubungi Sekda secara langsung. Tidak ada jawaban. Padahal ini menyangkut penggunaan uang rakyat dan harusnya bisa dijelaskan secara terbuka,” ujar Ketua Umum JARI, Wandi Priyanto, kepada wartawan.
Menurut Wandi, pelaksanaan bimtek tersebut justru menimbulkan paradoks kebijakan. Selama ini, Sekda kerap menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penghematan belanja dan menekan kegiatan yang dinilai tidak prioritas. Namun di sisi lain, kegiatan bimtek justru digelar di luar daerah dan dilaksanakan pada hari kerja.
“Jika efisiensi anggaran benar-benar menjadi komitmen, maka pelaksanaan bimtek semacam ini patut dipertanyakan urgensi dan rasionalitasnya. Kepemimpinan itu soal konsistensi, bukan sekadar imbauan normatif,” tegas Wandi.
Kritik serupa juga datang dari internal ASN di lingkungan Sekretariat Daerah. Seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku keberatan dengan waktu pelaksanaan bimtek yang dinilai mengganggu ritme kerja birokrasi pasca kegiatan besar daerah.
“Setelah MTQ, banyak pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan, termasuk verifikasi SPJ. Ketika pejabat dan staf mengikuti bimtek di luar daerah, pekerjaan tertunda dan pelayanan ikut terdampak,” ungkapnya.
ASN tersebut juga mempertanyakan alasan pemilihan lokasi di luar daerah. Menurutnya, jika tujuan kegiatan adalah peningkatan kapasitas, pelaksanaan di dalam wilayah Jambi dinilai lebih efisien dan tidak mengganggu pelayanan administrasi pemerintahan.
Atas kondisi tersebut, LSM JARI mendesak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk membuka secara transparan seluruh informasi terkait bimtek, mulai dari besaran anggaran, lokasi pelaksanaan, jumlah dan komposisi peserta, hingga urgensi kegiatan. JARI menegaskan tidak akan ragu membawa persoalan ini ke lembaga pengawas jika ditemukan indikasi pemborosan atau penyalahgunaan anggaran. Hingga berita ini diturunkan, Sekda Kabupaten Muaro Jambi H. Budhi Hartono masih belum memberikan keterangan resmi meski telah diupayakan konfirmasi.
