Jurnal1Jambi.Com,- Ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi pemerintah di Provinsi Jambi memadati halaman DPRD pada Selasa, 20/5/2025. Aksi damai ini menjadi ledakan frustrasi yang telah lama ditahan: rendahnya gaji, kaburnya status kepegawaian, dan minimnya kejelasan masa depan. Teriakan massa pecah bersamaan dengan spanduk tuntutan, menyulut atmosfer halaman dewan menjadi panggung perlawanan yang sah.
Ketua aksi, Khairul Saleh, menyampaikan secara tegas bahwa perjuangan mereka bukan sekadar formalitas: mereka menuntut perbaikan konkret berupa kenaikan gaji minimal Rp1 juta dari upah sebelumnya, sebagai wujud keadilan bagi pengabdi negara yang selama ini berjalan dalam bayang-bayang ketidakpastian.
Dalam respon cepat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Samsul, bersama anggota dewan lainnya, menandatangani berita acara yang berisi komitmen kenaikan gaji dan janji untuk menghitung ulang skema penghasilan tenaga honorer, terutama yang akan berstatus P3K paruh waktu.
Meski Gubernur Al Haris belum berada di Jambi, pihak dewan menyatakan bahwa pertemuan resmi akan segera dijadwalkan setibanya gubernur, guna membahas penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan ini. Keputusan ini dianggap langkah awal yang positif oleh perwakilan honorer, namun mereka menegaskan bahwa janji tak bisa berdiri sendiri tanpa realisasi konkret.
Adapun tiga poin utama yang diajukan massa meliputi percepatan pengisian riwayat hidup tenaga honorer sebagai dasar pendataan P3K paruh waktu, tuntutan penghasilan setara UMP demi kesejahteraan yang layak, serta dorongan agar Gubernur, DPRD, dan perwakilan honorer duduk bersama dalam forum penyelesaian resmi. Para demonstran juga menegaskan bahwa mereka bukan menuntut diangkat sebagai ASN, melainkan ingin kejelasan atas hak dan status sebagai P3K paruh waktu, sesuai arah regulasi nasional yang tidak lagi menggunakan nomenklatur ASN bagi honorer.
Aksi ini diikuti lebih dari 500 massa, mayoritas berasal dari OPD di Kota Jambi, sementara keterlibatan dari kabupaten relatif minim. Data BKN menunjukkan ada lebih dari 4.000 honorer yang terdaftar di Provinsi Jambi, dan Khairul mengingatkan bahwa massa hari ini hanyalah representasi kecil dari kegelisahan yang lebih besar. Ia berharap ini menjadi aksi terakhir, namun dengan satu catatan: jika janji tinggal janji, maka barisan ini akan kembali turun—lebih besar, lebih kuat.
Dalam orasinya, Khairul menyebut bahwa para honorer bukanlah beban, melainkan mesin yang selama ini menghidupkan pelayanan birokrasi. Ia menyampaikan harapan besar kepada Gubernur agar membuka hati dan menelurkan keputusan yang berpihak.
Dengan masa kerja di atas lima tahun, kontribusi mereka seharusnya tidak dibalas dengan upah serendah ini. Ia mengakhiri dengan seruan tajam: “Kami bukan benalu. Kami bagian dari mesin birokrasi yang selama ini bekerja dalam diam. Kini kami bicara. Kami bergerak. Dan kami akan menunggu—dengan hormat, tapi tak akan diam.”
