Jurnal1jambi.com,— Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Anak Bangsa Menggugat menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Jambi, Rabu, 18/2/2026. Aksi ini berlangsung menjelang genap satu tahun masa kepemimpinan Maulana–Diza Hazra Aljosha, dengan sorotan tajam terhadap realisasi visi “Jambi Bahagia” yang dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi riil di tengah masyarakat.
Aksi damai tersebut dipimpin Koordinator Lapangan Beben dan Aris, sementara orasi disampaikan Aris dan Randi. Massa menilai masih banyak persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan Kota Jambi, mulai dari proyek pembangunan yang dinilai mangkrak hingga isu pengelolaan aset dan anggaran daerah. Delapan perwakilan massa akhirnya diterima oleh staf khusus dan asisten di lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Dalam penyampaian sikapnya, massa membeberkan sejumlah catatan kritis, di antaranya gedung operasional Bank 9 Jambi senilai Rp9,9 miliar yang gagal difungsikan, mangkraknya Gedung Lurah Kenali Asam Bawah senilai Rp1,9 miliar, serta dugaan penghancuran Gedung Lansia tanpa persetujuan legislatif. Massa juga menyoroti alokasi anggaran hibah kepada institusi penegak hukum yang dinilai menimbulkan tanda tanya di ruang publik.
Selain itu, isu dugaan pelanggaran tata ruang turut menjadi perhatian, termasuk keberadaan sejumlah bangunan usaha yang dipersoalkan legalitas perizinannya. Massa juga mempertanyakan pemanfaatan aset jalan di kawasan Jamtos sebagai lahan parkir serta kejelasan aliran retribusi parkir, apakah sepenuhnya masuk ke kas daerah atau dikelola pihak tertentu.
Dalam dialog yang berlangsung di aula rapat Kantor Wali Kota Jambi, Ferry Manjuli mewakili massa menyampaikan tujuh poin tuntutan. Di antaranya permintaan pertanggungjawaban atas proyek yang dinilai bermasalah, desakan penegakan aturan tata ruang, pencopotan pejabat terkait, hingga audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dinas. Massa menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial, bukan bentuk serangan politik.
Namun, jalannya dialog dinilai belum menjawab substansi tuntutan. Perwakilan pemerintah disebut lebih banyak mendengar dan mencatat aspirasi tanpa memberikan penjelasan rinci. Situasi tersebut memicu kekecewaan massa yang kemudian meninggalkan ruang rapat dengan perasaan belum memperoleh kejelasan.
Melalui aksi tersebut, Koalisi Anak Bangsa Menggugat menegaskan komitmen untuk terus mengawal kebijakan publik di Kota Jambi. Massa berharap pemerintah daerah dapat merespons kritik secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Satu tahun masa kepemimpinan, bagi mereka, seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama demi memastikan arah pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (Syamsoel Hs)
