Jurnal1jambi.com,— Jambi — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Media Nusantara (PMN) Provinsi Jambi resmi dilantik dalam sebuah acara yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (30/1/2026). Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi pers di Jambi dalam memperkuat peran media sebagai pilar demokrasi dan pengawal pembangunan yang transparan serta berkeadilan.
Pelantikan DPW PMN Provinsi Jambi mengusung tema “Sinergi Pers, Pemerintah, dan Masyarakat Dalam Mengawal Pembangunan Yang Transparan Dan Berkeadilan.” Tema ini mencerminkan komitmen PMN untuk tidak sekadar menjadi penonton, melainkan aktor aktif yang kritis dan bertanggung jawab dalam mengawal jalannya pembangunan daerah.
Sejumlah pengurus DPW PMN Provinsi Jambi dilantik langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PMN, Hondro, didampingi Sekretaris Jenderal Yefrizal. Kehadiran jajaran pimpinan pusat ini menegaskan keseriusan organisasi dalam memperkuat struktur dan arah gerak PMN di tingkat daerah.
Ketua DPW PMN Provinsi Jambi terpilih, Drs. M. Marojohan Siregar, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan titik awal konsolidasi PMN sebagai rumah besar perusahaan media dan insan pers di Provinsi Jambi. Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, etika jurnalistik, serta kualitas informasi publik di tengah tantangan disrupsi informasi.
“PMN hadir untuk menjaga marwah profesi pers. Kami berkomitmen mendorong ekosistem media yang sehat, independen, dan bertanggung jawab. Ke depan, kami siap bersinergi dengan semua pihak pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya tanpa kehilangan sikap kritis,” tegas Marojohan Siregar.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pers tidak boleh tercerabut dari kepentingan publik. Media, menurutnya, harus berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kepentingan masyarakat luas, bukan pada kekuasaan ataupun kepentingan sempit. Sinergi yang dibangun harus dilandasi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pelantikan DPW PMN Provinsi Jambi ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi penguatan peran pers di daerah. Dengan kepengurusan yang baru, PMN diharapkan mampu menjadi mitra kritis pemerintah, penjaga nalar publik, sekaligus pengawal pembangunan agar berjalan terbuka, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
