Jurnal1jambi.com,- Yogyakarta — Rabu, 21/1/2026, seorang ibu berinisial A.J. mengalami pengalaman yang jauh dari kata adil di Satreskrim Polresta Yogyakarta. Mobil miliknya, Toyota Calya 1.2 MT tahun 2021, diduga dieksekusi secara paksa di jalan oleh sekelompok oknum yang mengaku utusan perusahaan pembiayaan. Alih-alih mendapat kejelasan, kendaraan tersebut justru disebut berada dalam penguasaan Polresta Yogyakarta, tanpa kepastian hukum yang transparan.
Didampingi kuasa hukumnya dari Firma Hukum Subur Jaya dan Rekan – FERADI WPI, yakni Advokat Donny Andretti dan asisten advokat Dwi Agus Haryanto, A.J. mendatangi Polresta sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah menunggu lama, A.J. menjalani pemeriksaan (BAP) dan sempat dijanjikan bahwa unit mobil akan segera dikembalikan. Janji itu menggantung di udara—tak jatuh, tak juga ditepati.
Hingga sore hari sekitar pukul 17.00 WIB, mobil belum juga diserahkan. Penyidik yang menangani perkara justru menyampaikan bahwa pengembalian unit menunggu kehadiran pihak yang diduga hendak merampas kendaraan tersebut, dengan alasan agar dibuat kesepakatan terlebih dahulu. Di titik ini, logika publik mulai bertanya: sejak kapan kantor polisi menjadi ruang negosiasi antara korban dan pihak yang diduga merampas haknya?
Situasi kian memanas ketika sekelompok orang berbadan besar sekitar delapan hingga sepuluh orang datang ke lingkungan Satreskrim. A.J, yang menderita vertigo, terpaksa menahan sakit sambil menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Ketegangan tak terelakkan, bahkan nyaris berujung kericuhan. Negara, yang seharusnya hadir sebagai pelindung, justru tampak absen di momen paling krusial.
Merasa dipermainkan, Advokat Donny Andretti menyuarakan sikap tegas. Dengan lantang, ia menyatakan akan melaporkan dugaan praktik tidak profesional tersebut ke Propam Mabes Polri, Propam Polda DIY, dan Ditreskrimum Polda DIY. Namun alih-alih meredakan situasi, seorang oknum piket reskrim bernama Aipda Cahyo justru menegur keras Donny karena dianggap “berteriak”, sebuah respons yang dinilai kontraproduktif terhadap upaya pencarian keadilan.
Ironisnya, tak lama setelah pernyataan pelaporan itu disampaikan, mobil A.J. akhirnya dikembalikan. Cepat. Tanpa drama lanjutan. Fakta ini memunculkan pertanyaan serius: jika bisa dikembalikan segera, mengapa harus menunggu ancaman laporan lebih dulu? Publik berhak tahu. Sebab kantor polisi seharusnya menjadi rumah keadilan bukan labirin yang hanya terbuka setelah suara dinaikkan.
