Jurnal1jambi.com,- Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan menyatakan konsisten mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Polda Jambi, untuk segera memanggil dan memeriksa Gubernur Jambi selaku pimpinan pemerintahan daerah. Dorongan itu disampaikan sebagai bagian dari tuntutan agar penanganan dugaan tindak pidana korupsi di sektor pendidikan tidak berhenti pada level teknis semata.
Pernyataan tersebut disampaikan di Mapolda Jambi. Husnan, selaku Ketua Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan, menekankan bahwa Polda Jambi harus segera meminta keterangan dari Gubernur Jambi. Dalam pandangannya, perkara yang menyangkut kebijakan dan anggaran publik tak bisa dibingkai sekadar sebagai urusan administratif, apalagi bila indikasi kerugian negara disebut signifikan.
“Kita hidup dan tumbuh di negara hukum. Semua harus tunduk, jangan hanya tajam ke bawah tumpul ke atas,” ujar Husnan. Ia juga mengingatkan agar uang rakyat, terutama yang bersumber dari anggaran pendidikan tidak “dirampok” oleh pihak-pihak yang ia sebut hanya memperkaya keluarga dan golongan, namun mengatasnamakan kepentingan masyarakat.
Husnan menambahkan, Polda Jambi harus serius dan mengusut tuntas dugaan tipikor di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, serta meminta agar penanganan perkara bergerak dengan transparan, terukur, dan menyasar akar persoalan, bukan sekadar menyentuh permukaan.
Dalam pernyataannya, Husnan juga menyebut contoh kasus nasional di bidang pendidikan untuk menekankan prinsip kesetaraan di depan hukum. Ia menilai, jika pada level pusat pun proses hukum bisa berjalan, maka di daerah semestinya tidak ada alasan untuk ragu memeriksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan tertinggi dalam rantai kebijakan.
Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan turut menyoroti besaran anggaran yang disebut mencapai Rp121 miliar, dengan potensi kerugian negara yang mereka perkirakan bisa lebih dari Rp21 miliar. Bagi mereka, angka-angka itu terlalu besar untuk ditangani setengah hati karena ketika pendidikan dikorbankan, yang hilang bukan hanya rupiah, melainkan masa depan generasi yang semestinya dilindungi negara.
