Jurnal1Jambi.com,- Jambi,– Di balik kesibukan aparat penegak hukum menjaga keamanan, ada elemen pendukung yang tak kalah vital: logistik. Hal ini disorot tajam oleh Wakapolda Jambi, Brigjen Pol. M. Mustaqim, saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Logistik Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung Siginjai, Lantai 3 Mapolda Jambi, Senin (28/07/2025).
Mengusung tema “Revitalisasi Peran Pengembang Fungsi Logistik Polri yang Presisi dalam Mendukung Tugas Polri Guna Mewujudkan Astacita”, acara ini dihadiri Pejabat Utama (PJU) Polda Jambi, para Kasubbag Renmin/Kaurmin Satker dan jajaran, Kabaglog Polres, serta operator SAKTI BMN dari seluruh satuan kerja. Tema yang dipilih tidak sekadar slogan, tetapi sebuah tantangan besar: bagaimana logistik bukan hanya soal barang, melainkan urat nadi kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Dalam sambutannya, Wakapolda Jambi menegaskan, logistik bukan sekadar mendukung, tapi menentukan keberhasilan tugas Polri. “Saya memerintahkan jajaran logistik untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan siap pakai. Perencanaan pengadaan barang dan jasa juga harus dilakukan secara efektif dan tepat guna untuk mendorong optimalisasi tugas Polri,” ujarnya tegas.
Tak berhenti di situ, Wakapolda juga menyoroti akuntabilitas administrasi. Ia mengingatkan agar pencatatan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan dengan cermat, termasuk penentuan kode barang sejak perencanaan dalam RKKL. “Ini bukan sekadar urusan teknis, tapi menyangkut integritas. Kesalahan kecil dalam pencatatan bisa bermuara pada krisis kepercayaan,” tegasnya.
Instruksi Wakapolda tak berhenti di ruang lingkup internal. Ia menekankan pentingnya mengutamakan produk dalam negeri dan mempercepat pembelanjaan melalui e-katalog sektoral Polri, sesuai arahan Kapolri. Pesannya jelas: logistik harus mendukung kemandirian nasional sekaligus transparansi dalam pengadaan.
Hal yang tak kalah penting, pendataan peralatan khususnya senjata api juga menjadi sorotan. Wakapolda menekankan agar pendataan kondisi rusak ringan maupun berat dilakukan secara rinci. “Pendataan ini bukan formalitas. Ini soal keselamatan personel dan efektivitas operasional. Jangan sampai ada celah yang mengancam keamanan,” katanya.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dua narasumber utama: Iwan Syafwadi, S.T., M.T. dari Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Bungaran Abraham T., S.E., M.M. dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi. Kehadiran mereka menegaskan bahwa sinergi lintas sektor adalah kunci agar tata kelola logistik Polri tidak hanya rapi di atas kertas, tetapi presisi dalam praktik. (Noval)
