Jurnal1Jambi.Com,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi resmi membentuk dua panitia khusus (Pansus) pada rapat paripurna yang digelar Sabtu (8/3). Kedua pansus tersebut yakni Pansus Participate Interest (PI) dan Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, dan dihadiri 33 anggota dewan lainnya.
Pansus PI diketuai oleh Abun Yani, dengan Arpin Siregar sebagai wakil ketua dan Riana Doris Sembiring sebagai sekretaris. Sementara itu, Pansus Optimalisasi PAD dipimpin oleh Erpan, dengan Edminuddin sebagai wakil ketua dan Afuan Yuza Putra sebagai sekretaris. Pembentukan kedua pansus ini dinilai strategis untuk menjawab stagnasi pendapatan daerah yang selama ini menjadi perhatian DPRD.
Ketua Pansus PI, Abun Yani, menyatakan bahwa langkah ini merupakan wujud kepedulian DPRD terhadap upaya peningkatan PAD. Menurutnya, potensi daerah masih besar namun belum digarap optimal. “Kerja-kerja strategis seperti ini tidak bisa dilakukan secara personal atau sekadar per komisi, karena itu dibentuklah pansus dengan dasar hukum yang jelas,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, kedua pansus akan menggelar rapat internal guna menyusun langkah teknis dan strategi kerja. Selain itu, koordinasi dengan DPR RI, kementerian terkait, serta dukungan dari pemerintah pusat akan menjadi prioritas untuk memperkuat legalitas dan efektivitas kerja pansus. “Harus ada support dari pusat,” tegas Abun Yani.
Terkait PI 10 persen, Abun Yani menekankan bahwa perusahaan migas yang beroperasi di Jambi—seperti di Tanjungjabung Timur, Tanjungjabung Barat, Batanghari, dan Sarolangun—wajib menawarkan saham 10 persen kepada BUMD. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004. “Ini bukan untuk pribadi, ini kewajiban perusahaan kepada daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pembentukan Pansus ini merupakan langkah konkret DPRD untuk merealisasikan PI 10 persen yang selama ini hanya menjadi wacana. “Sampai hari ini belum ada realisasinya. Maka DPRD mendorong percepatan melalui Pansus,” pungkasnya.
