Jurnal1jambi.com,- Unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin (01/09/2025), menjadi panggung bagi sinergi yang matang antara aparat keamanan dan masyarakat sipil. Ribuan massa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi, namun tak satu pun bentrokan terjadi. Semua berlangsung damai. Ini bukan semata hasil koordinasi teknis, tetapi buah dari pendekatan humanis yang dikedepankan Kodam II/Sriwijaya dan Polda Sumsel.
Pengamanan dilakukan secara profesional, tanpa eskalasi kekerasan. Personel TNI yang hadir di lapangan tidak dibekali dengan atribut represif, melainkan perlengkapan standar yang mendukung tindakan persuasif. Fokusnya bukan menekan massa, tetapi menjembatani komunikasi dua arah agar demonstrasi tetap dalam koridor hukum dan kemanusiaan.
Kehadiran TNI dalam konteks ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memastikan hak konstitusional masyarakat—yakni kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi dilindungi. Ini adalah bentuk nyata dari transformasi pendekatan keamanan yang tidak lagi berbasis intimidasi, tetapi kolaborasi.
Aksi yang berlangsung selama beberapa jam berakhir tertib. Puncaknya, perwakilan massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, untuk menyampaikan tuntutan secara resmi. Momentum ini membuktikan bahwa ruang dialog tetap terbuka, dan suara masyarakat tidak lagi harus dibayar dengan ketegangan.
Kodam II/Sriwijaya mengapresiasi peran para Koordinator Aksi dan Koordinator Lapangan yang mampu menjaga ritme massa agar tetap damai. Kolaborasi antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan menjadi modal sosial penting untuk menciptakan atmosfer demokrasi yang sehat dan dewasa.
Menurut jajaran Kodam, pendekatan pengamanan yang humanis bukan pilihan lunak, tapi pilihan strategis. Ketika negara hadir dengan empati, rakyat merespons dengan kedewasaan. Situasi tetap terkendali bukan karena represi, tapi karena rasa saling percaya yang dibangun di lapangan.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa Sumatera Selatan mampu menjadi contoh penyampaian aspirasi yang konstruktif. Demonstrasi bukan ancaman, tapi bagian dari dinamika demokrasi. Dan ketika semua pihak mengedepankan kedamaian, maka keamanan bukan hasil paksaan melainkan konsensus bersama.
