Oleh: Edi Sutiyo ( Pemerhati Kebijakan Publik, Ketum Simpe Nasional/ Pembina Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia)
Jurnal1jambi.com,- Bandung, 28 Agustus 2025 — Peristiwa memilukan yang terjadi dalam demonstrasi di mana seorang pengemudi ojek online menjadi korban terlindas kendaraan aparat bukan sekadar kecelakaan teknis. Itu adalah potret tragis tentang bagaimana rakyat kerap dijadikan tumbal dari kebijakan politik yang tak berpihak. Ketika negara kehilangan kepekaan, rakyat menjadi luka.
Isu bermula dari keputusan kontroversial seputar tunjangan rumah bagi anggota DPR RI yang menembus angka Rp3 juta per hari. Alasannya: banyak wakil rakyat tidak memiliki rumah di Jakarta. Namun publik bertanya: Bukankah negara sudah menyediakan rumah dinas? Mengapa kemudian fasilitas itu diserahkan kembali ke negara, lalu diganti dengan uang tunjangan tunai yang nilainya jauh lebih besar dari upah minimum rakyat?
Alih-alih menunjukkan empati, sebagian wakil rakyat justru merespons keputusan ini dengan euforia. Di tengah rakyat yang sedang berjuang hidup, anggota legislatif justru bersuka cita atas kenaikan penghasilan. Rasa keadilan sosial pun terkoyak. Ironis, mereka yang dulu berjanji membela rakyat kini merayakan privilese tanpa rasa bersalah.
Celakanya, di lapangan, bukan para elite politik yang menghadapi rakyat marah melainkan aparat kepolisian dan TNI. Alat negara yang sejatinya lahir dari rahim rakyat kini dibenturkan dengan ibu kandungnya sendiri. Polri, sebagai alat negara di bidang keamanan, dipaksa menjalankan perintah demi kebijakan yang berseberangan dengan nurani rakyat. Padahal, mereka juga adalah bagian dari rakyat Indonesia.
Yang menjadi pertanyaan mendasar: sampai kapan aparat diposisikan sebagai tameng kebijakan yang cacat moral? Jika anggota Polri dipaksa menindas saudara sebangsanya demi menegakkan kebijakan elite, maka itu bukan lagi soal profesionalisme. Itu soal hilangnya kemanusiaan dalam wajah negara. Dan bila aparat kehilangan nurani, maka negara benar-benar telah menjadi mesin kekuasaan yang buta.
Sumber masalah sejatinya bukan di jalanan, bukan pada rakyat yang marah, bukan pula pada aparat yang tertekan. Akar persoalan ada di Senayan. Di kursi empuk para wakil rakyat yang lebih sibuk memperjuangkan kenaikan tunjangan ketimbang memikirkan harga beras, pendidikan, dan ketersediaan papan bagi rakyat. Maka wajar bila rakyat bertanya: siapa sebenarnya yang mereka wakili?
Inilah saatnya semua komponen bangsa rakyat, aparat, hingga pemegang kekuasaan kembali menyadari hakikat bernegara. Bahwa tugas utama seorang pemimpin bukan menikmati fasilitas negara, tapi memastikan rakyatnya merasakan kesejahteraan lebih dulu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “Jika kenyang, beliau adalah orang terakhir; dan jika lapar, beliau yang pertama lapar.” Inilah ukuran sejati kepemimpinan: bukan seberapa tinggi jabatanmu, tapi seberapa lapang hatimu menanggung derita rakyatmu.
